EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PENCATATAN PRA NIKAH (Studi Kasus Di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara)

  • Reza Saputra staidarularafah.ac.id

Abstrak

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Ketentuan kursus nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut. Pentingnya kursus nikah bagi pasangan calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4, dapat dilihat pada pasal 6 dijelaskan bahwa pasangan pengantin yang telah melaksanakan kursus nikah diberikan sertifikat, dan sertifikat kursus nikah merupakan syarat untuk kelengkapan pencatatan perkawinan. Pemahaman masyarakat Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara bahwa beberapa pasangan pengantin baru dan calon pengantin baru yang dalam proses hendak melaksanakan pernikahan dan yang telah menikah, ternyata tidak melaksanakan kursus nikah, hal ini sangat berbeda dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak KUA Kec. Lima Puluh bahwa semua pasangan pengantin baru sebelum menikah akan melewati tahap kursus pra nikah. Bahkan ditemukan adanya masyarakat calon pengantin yang tidak mengetahui program kursus nikah bagi pasangan calon pengantin baru dan mereka tidak mendapatkan pengarahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini (KUA) dan BP4 setempat. Efektifitas kursus nikah bagi BP4 di Kec.Lima Puluh Kab. Batubara, Pengadilan Agama Kisaran memberikan penjelasan terkait data perceraian bahwa jika di rata-ratakan pertahun maka kenaikan angka perceraian sebanyak 13 % pertahun. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah peraturan ini dibuat dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin. Maka dapat di simpulkan bahwa kursus calon pengantin belum efektif dalam menekan angka perceraian khususnya di daerah Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

Diterbitkan
2020-07-02
Bagian
Articles