PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang)

  • Usman Betawi staidarularafah.ac.id

Abstrak

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan اﻟﻨﻜﺎح yang bermakna اﻟﻮطء dan al-dhammu wa al-tadakhul. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Melalui metode deskriptif analisis ini, penulis memberi gambaran tentang bagaimana pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Kutalimbaru dan juga tinjuan KHI dengan Hukum Islam. Adapun tekhnik pengumpulan data yaitu pertama, Library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan membaca buku-buku (Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam karangan H. Abdul Qadir, SH, M.Hum), kitab-kitab, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian di katagorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Kedua field research (penelitian lapangan), yaitu untuk mengumpulkan data- data lapangan yang ada pada masyarakat Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Di sini penulis akan menelaah hasil pencatatan nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, dan juga akan mewawancari para masyarakat serta perangkat desa yang terlibat secara langsung dengan putusan yang penulis teliti Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kutalimbaru jika kita lihat dari hukum syara’ (Islam) hukumnya sah, dikarenakan mencukupi syarat dan rukun, akan tetapi jika kita merujuk kembali kepada undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Maka Negara tidak mengakui adanya perkawinan. Apabila perkawinan yang dicatat atau diakui oleh Negara maka sangat mudah diselesaikan. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk melindungi dan memuliakan perempuan dan juga untuk mempermudah proses pembuatan akte kelahiran anak. Dalam hukum positif poligami yang dilakukan secara siri tidak memdapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan. Pegawai KUA juga tidak menegur tokoh-tokoh masyarakat yang masih menikah secara liar dikarnakan hal itu untuk menghindari konflik antara pengawai KUA dengan tengku-tengku yang melakukkan nikah di bawah tangan yang ada di Kecamatan Kutalimbaru

Diterbitkan
2020-07-02
Bagian
Articles