PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR KARENA KHALWAT OLEH TOKOH ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

  • Evriza Noverda Nasution staidarularafah.ac.id

Abstrak

Ketentuan tentang pernikahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sangat jauh berbeda dengan hukum Islam. Pernikahan yang dalam istilah hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Faktor serta pertimbangan hukum tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat yang di bawah umur terdiri dari dua alasan. Pertama adalah karena alasan hukum adat itu sendiri, dimana setiap masalah yang terjadi, khususnya dalam kasus khalwat akan diselesaikan menurut hokum adat. Dengan adanya kekuatan hukum adat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, maka pelaku tetap dinikahkan berdasarkan tuntutan hukum adat di daerahTrumon Tengah. Kedua adalah karena faktor/alas an pertimbangan untuk mencegah terjadinya perzinaan berikut dengan pencegahan lahirnya anak di luar nikah. Dimana, dengan adanya proses menikahkan pihak pelaku khalwat, baik dewasa maupun tergolong di bawah umur untuk menikah, kasus perzinaan diharapkan dapat terminimalisir. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan harus didasari dengan asas suka rela, yang sebelumnya harus dipenuhi beberapa persyaratan hukum berikut dengan kesiapan pihak yang ingin menikah. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan dalam konsep perkawinan Islam. Pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan tidak sejalan dengan konsep hokum Islam. Selain itu, proses menikahkan pelaku khalwat juga tidak sesuai dengan konstruksi hukum perkawinan Islam. Dalam Islam kedua pasangan yang berzina atau berkhalwat dibolehkan untuk menikah sesama pasangan mereka, namun tidak ada ketentuan mengenai paksaan untuk menikahkan kedua pasangan tersebut. Menurut hukum Positif, seseorang hanya dibenarkan menikah ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Dalam kasus pernikahan yang dilakukan oleh tokoh adat kepada pelaku khalwat di bawah umur dapat dibenarkan menurut hukum positif ketika orang tua pihak laki-laki dan perempuan telah menyetujui pernikahan mereka serta telah ada dispensasi dari pihak pengadilan, hal ini sebagaimana ketetapan dalam Undang-Undang Pekawinan. Namun, ketika syarat dispensasi dan persetujuan orang tua tersebut tidak diperoleh maka menurut hukum perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Diterbitkan
2018-07-02
Bagian
Articles