IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI (Studi pada Tiga Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Binjai)

  • Indra Bachri staidarularafah.ac.id

Abstrak

Pengertian perkawinan juga terdapat dalam undang-undang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Namun fenomena saat ini, masyarakat Indonesia banyak yang mengakhiri mahligai rumah tangganya dengan perceraian. Penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dari hasil penelitian dan dari hasil apa yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa, Peraturan ini mengharuskan calon pengantin untuk mengikuti program pembinaan keluarga sejahtera yang dilaksanakan di PPKS. Program tersebut terdiri dari bimbingan konseling pranikah yang di bimbing oleh psikolog, tes urine bebas oleh BNN dan suntik TT bagi calon pengantin perempuan. Setelah mengikuti program itu calon pengantin mendapatkan kartu kendali yang sudah di beri stempel dan tanda tangan oleh psikolog, BNN dan Dinkes. Setelah itu calon pengantin bisa mendapatkan NA yang di keluarkan oleh Lurah dan bisa melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya untuk mendapatkan buku akta nikah di KUA. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan peraturan ini sekiranya masih bisa diatasi dan ditemukan solusinya. Kendala tersebut kebanyakan juga timbul dari ketidaksempurnanya Kepling dalam memberikan arahan kepada calon pengantin untuk mengikuti program PPKS sehingga ada sedikit kesalahpahaman terhadap calon pengantin yang membuat calon pengantin merasa kesulitan mengikuti program tersebut.

Diterbitkan
2018-07-02
Bagian
Articles